Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran DPR RI dipimpin Wihadi Wiyanto, saat foto bersama usai pertemuan dengan Pemprov Bali di Denpasar. Foto: Shane/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Provinsi Bali serius merealisasikan proyek Bali Urban Subway, yang diklaim sepenuhnya akan dibiayai oleh investor tanpa melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa pendanaan proyek ini tidak akan membebani keuangan negara maupun daerah.

Namun, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali untuk berhati-hati dalam pengelolaan pendanaan dengan investor. "Tadi disampaikan bahwa MRT (Bali Urban Subway) ini akan dibangun tanpa memakai dana APBD maupun APBN, dan murni dari investor. Maka kami mengingatkan, jangan sampai nanti di tengah jalan, jika investor tidak mampu menyelesaikan proyek, akhirnya menjadi beban APBN," ujar Wihadi usai pertemuan dengan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis (21/11/2024).

Wihadi juga menyoroti pentingnya memastikan kejelasan dan ketelitian dalam setiap perjanjian pendanaan dengan investor. Hal ini untuk mencegah potensi kerugian yang dapat timbul, seperti proyek yang terhenti karena kekurangan dana atau konflik kontrak. "Pemerintah Bali harus mempelajari secara mendalam setiap klausul dalam perjanjian. Jangan sampai pembangunan berhenti di tengah jalan, sehingga bukan memberi solusi, malah menambah keruwetan. Kami berharap itu tidak terjadi," tambahnya.

Meski demikian, Banggar DPR RI menyambut baik proyek Bali Urban Subway yang diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah kemacetan di Bali. Proyek ini dinilai strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

Banggar berharap pembangunan Bali Urban Subway berjalan lancar tanpa hambatan, serta tidak menimbulkan risiko bagi keuangan negara. "Pembangunan transportasi umum seperti ini sangat penting, tetapi harus dikelola dengan baik agar manfaatnya optimal dan tidak merugikan APBN, seperti yang terjadi pada beberapa proyek transportasi sebelumnya," pungkas Wihadi. (syn/aha)